Jangan Ada Rekayasa Hukum di Kasus Habib Rizieq

pada tanggal
Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak meminta kepada penegak hukum tidak melakukan rekayasa terhadap penanganan kasus-kasus yang melilit Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab.

"Kami mempersilakan negara melakukan tindakan hukum, tapi jangan sampai melakukan akrobat hukum (rekayasa). Ini yang kami khawatirkan jangan sampai melakukan akrobat hukum dalam penegakan hukum," kata Dahnil kepada INILAHCOM, Rabu (18/1/2017).

Kemudian, Dahnil menambahkan penegak hukum juga harus berlaku adil dalam menjalankan wewenangnya terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan melawan hukum tanpa terkecuali dan pandang bulu. Sebab, semua dimata hukum sama (equality before the law).

"Tentu harus berlaku adil, ini penting. Siapa pun yang melakukan pelanggaran hukum, melakukan tindakan anarkisme itu harus ditindak tegas," ujarnya.
Menurut dia, aksi anarki yang terjadi di Bandung ada kelompok preman yang melakukan tindakan kekerasan itu juga harus ditindak tegas secara hukum. Sehingga, jangan sampai ada akrobat hukum yang dilakukan aparat.

"Ingat catatannya, kami Pemuda Muhammadiyah tidak ingin ada akrobat hukum untuk kepentingan politik. Kemudian, kami juga ingin memastikan proses hukum dilakukan secara adil dan transparan. Kami tidak dalam posisi apakah mendukung ormas tertentu atau tidak," jelas dia.

Untuk diketahui, belakangan Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab dilaporkan oleh beberapa pihak terkait dengan tuduhan melakukan penistaan agama, penghinaan lambang negara dan sebagainya.

Ternyata, hal itu memberikan dampak imbas kepada desakan supaya ormas Front Pembela Islam dibubarkan terlebih ketika terjadi peristiwa bentrok atau kerusuhan antara FPI dengan ormas Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) usai Habib Rizieq diperiksa di Polda Jawa Barat.

Di samping itu, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo juga menegaskan siap menghadapi organisasi kemasyarakatan (ormas) yang bertentangan dengan Pancasila.
"Seluruh peserta rapat pimpinan TNI bertekad mendukung pemerintah yang sah yang dipilih secara konstitusi dalam demokrasi dan menjaga situasi yang kondusif, TNI berkomitmen untuk mendukung program pemerintah," kata Gatot.

Di samping itu, Gatot mengatakan TNI komitmen untuk menghadapi ormas yang bertentangan dengan Pancasila. Menurut dia, beberapa kementerian telah memberikan petunjuk dan arahan mengenai hal itu dalam rapim TNI. dikutip dari muslim bersatu